Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Buku ini merupakan hasil dari proyek kerjasama hukum antara Indonesia dan Belanda. Buku ini menjadi rujukan pertama dalam kuliah hukum administrasi negara di banyak universitas di Indonesia

Doc : De!

Ringkasan

Buku ini merupakan hasil dari proyek kerjasama hukum Indonesia-Belanda. Banyak Universitas di Indonesia menggunakan buku ini sebagai rujukan utama dalam kuliah hukum administrasi negara. Sebagai pengantar, buku ini mengulas tentang administrasi secara umum, apa itu hukum administrasi, objek hukumnya dan sumber hukumnya, serta pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi rakyat melalui peradilan tata usaha negara

---

DAFTAR ISI

BAB I	ADMINISTRASI DAN HUKUM ADMINISTRASI
	Peristilahan	1
	Pemerintahan	6
	Definisi dan Deskripsi Hukum Administrasi	21
	Perkembangan Hukum Administrasi	29
	Lapangan Hukum Administrasi Khusus dan Hukum Administrasi Umum	32
	Kedudukan Hukum Administrasi dalam Lapangan Hukum	45
	Hukum Administrasi dan Ilmu Peemerintahan Lain	48
	Perkembangan Pemerintahan Umum di Masa Depan	49
	Kepustakaan	50
BAB II	SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINISTRASI
	Pengertian Sumber Hukum	52
	Pancasila Sebagai Sumber Hukum	52
	Sumber Hukum dalam Arti Formal	54
	Sumber Hukum dalam Pengertian Sosiologis	65
	Sumber Hukum dalam Pengertian Sejarah	66
BAB III	SUSUNAN PEMERINTAHAN
	Tinjauan Umum	68
	Hubungan Antara Tingkat-Tingkat dalam Pemerintahan	74
	Susunan Pemerintahan Negara Indonesia (Umum)	79
	Lembaga-Lembaga Negara	80
	Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Pusat	85
	Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Daerah	111
BAB IV	KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING)
	Ciri-ciri Keputusan Tata Usaha Negara	124
	Kompetensi : Atribusi, Delegasi, Mandat	130
	Susunan Intern	131
	Keputusan Menurut Wet AROB (Belanda)	132
	Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-undang No.5 Tahun 1986	137
	Macam-macam Keputusan Tata Usaha Negara	141
BAB V	SARANA TATA USAHA NEGARA LAINNYA
	Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang Memuat Pengaturan yang Bersifat Umum	150
	Peraturan-peraturan Kebijaksanaan	152
	Rencana (Het Plan)	156
	Penggunaan Sarana Hukum Keperdataan	165
	Perbuatan Materiil (feritelijke handelingen)	175
	Kepustakaan	178
BAB VI	BARANG-BARANG MILIK PEMERINTAHAN/NEGARA
	Milik Pribadi Pemerintah dan Milik Publik	180
	Gak-hak Pemerintah untuk Mengambil dan Menggunakan Milik Pribadi Seseorang	188
	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	194
	Pengurusan Barang Milik Publik	202
	Kepustakaan	210
BAB VII	KEDUDUKAN HUKUM PARA PETUGAS PUBLIK
	Para Pejabat Politik	212
	Para Pegawai Negeri	213
	Para Hakim	236
	Para Pegawai BUMN	242
	Kepustakaan	244
BAB VIII	SANKSI-SANKSI
	Sanksi-sanksi Pada Umumnya	245
	Paksaan Pemerintah (Bestuursdwang)	250
	Penarikan Kembali Keputusan Selaku Sanksi	258
	Sanksi Administrasi Lainnyak	260
	Sanksi Pidana	262
	Sanksi-sanksi Kumulasi	263
BAB IX	KAIDAH-KAIDAH DAN ASAS-ASAS PEMBUATAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
	Pengantar	266
	Pengaturan dan Praktek Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara di Indonesia	268
	Asas-asas Pemerintahan yang Layak (Patut) di Nederland	270
	Pengumuman-pengumuman Dokumen	282
	Kepustakaan	286
BAB X	TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
	Hakim dan Pemerintah	287
	Syarat-syarat untuk Suatu Peradilan yang Baik	289
	UUD 45 dan Kekuasaan Kehakiman	293
	Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	294
	Ombudsman	294
	Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa	304
BAB XI	PERADILAN TATA USAHA NEGARA
	Karakteristik dan Prinsip-prinsip Peradilan Tata Usaha Negara	313
	Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara	314
	Upaya Administratif	316
	Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara	318
	Tenggang Waktu Menggugat	323
	Hak Gugat	324
	Petitum	325
	Alasan Menggugat (beroepsgronden)	326
	Alat Bukti	330
	Hukum Acara	331
	Acara Formal	333
	Banding	362
	Kasasi	364
	Peninjauan Kembali	368
	Pelaksanaan Putusan Pengadilan	372
	Peranan Pejabat/Badan TUN dalam Sengketa TUN	376
	Daftar Istilah	379

---

PENERBIT

ISBN	:	979-420-323-8
Penerbitan	:	Gadjah Mada University Press
Tahun Terbit	:	Maret 2008 (Cetakan kesepuluh)
Jumlah Hlm	:	389

Share this post